Singkawang Media - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di Singkawang. Langkah itu dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas instansi dalam Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), menyusul meningkatnya mobilitas wisatawan dan investasi di Singkawang.
Sekretaris Daerah Kota Singkawang, Dwi Yanti mengatakan Singkawang kini berkembang sebagai kota wisata, budaya, sekaligus daerah tujuan investasi yang semakin terbuka bagi kunjungan warga negara asing.
Menurutnya, pengembangan Bandara Singkawang dan pertumbuhan destinasi wisata budaya turut mendorong meningkatnya aktivitas orang asing di Singkawang.
“Singkawang adalah kota yang terbuka terhadap investasi dan kunjungan wisatawan mancanegara. Namun keterbukaan itu harus tetap diiringi dengan pengawasan yang baik agar keamanan dan ketertiban daerah tetap terjaga,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).
Dwi Yanti menegaskan pengawasan orang asing tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak imigrasi, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintah dan aparat keamanan.
Ia meminta sinergi antarinstansi diperkuat melalui pertukaran data dan informasi yang cepat agar potensi pelanggaran dapat dideteksi sejak dini.
Pemkot juga mengimbau masyarakat, termasuk pemilik dan pengelola penginapan, untuk aktif melaporkan aktivitas warga negara asing yang dinilai mencurigakan atau tidak sesuai izin tinggal.
“Pengawasan yang baik akan menciptakan rasa aman bagi masyarakat maupun wisatawan,” katanya.
Sementara itu, Kabid Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat, Azriyal Zam menyebut Singkawang menjadi salah satu destinasi unggulan yang memiliki daya tarik tinggi bagi wisatawan mancanegara.
Menurutnya, kondisi tersebut berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, namun tetap membutuhkan sistem pengawasan yang kuat untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah.
“TIMPORA harus menjadi garda terdepan dalam membangun sistem pengawasan orang asing yang terintegrasi, cepat, dan responsif terhadap dinamika di lapangan,” ujarnya.
Ia menambahkan pengawasan orang asing hanya dapat berjalan optimal apabila seluruh pihak terlibat aktif, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, TNI, Polri hingga pengelola penginapan dan aparatur wilayah tingkat bawah.
