Singkawang Media - Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Kota Singkawang dipastikan dimulai pada 15 Juli 2026. Meski pembangunan fisik sekolah baru mencapai sekitar 80 persen, Kementerian Sosial (Kemensos) RI memastikan tetap berjalan sesuai jadwal.
Hal itu disampaikan Direktur Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan Kemensos RI, Radika Sadiguna di Singkawang, Rabu (8/7/2026).
Radika mengatakan, sejumlah fasilitas utama seperti ruang kelas, asrama, dapur, hingga sarana pendukung lainnya telah siap digunakan secara bertahap. Karena itu, pemerintah optimistis pelaksanaan MPLS maupun pembelajaran perdana dapat dimulai tepat waktu.
"Untuk MPLS kita akan laksanakan pada 15 Juli ini, dan kami pastikan Sekolah Rakyat di Singkawang pasti terwujud. Apalagi bangunannya sudah 80 persen, ada kelas, asrama, dapur dan fasilitas-fasilitas lainnya, hingga wali asuh dan wali asrama untuk masing-masing siswa," kata Radika.
Ia menegaskan, Sekolah Rakyat tidak sekadar menghadirkan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Program ini juga dirancang dengan sistem pembinaan yang komprehensif melalui pendampingan wali asuh, wali asrama, serta pembimbing mental dan spiritual untuk membentuk karakter peserta didik.
"Lewat Sekolah Rakyat inilah kita akan membangun masa depan generasi Singkawang yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak. Karena itu kami menugaskan pembimbing mental dan spiritual di sana," ujarnya.
Di sisi lain, Kemensos telah menuntaskan bimbingan teknis bagi calon kepala sekolah serta merekrut tenaga pendidik untuk jenjang SD hingga SMA. Namun, selama masa transisi hingga September 2026, pemerintah pusat masih membutuhkan dukungan Pemerintah Kota Singkawang untuk memperbantukan guru sebagai tenaga pengajar sementara.
"Pengajar sudah direkrut dan kepala sekolah juga sudah mengikuti Bimtek di Jogja. Untuk sementara, kegiatan MPLS dan matrikulasi hingga September 2026 kami membutuhkan bantuan guru dari Pemkot Singkawang," ungkapnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Singkawang, Asmadi, menilai kehadiran Sekolah Rakyat akan menjadi salah satu motor pengungkit peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Menurutnya, program tersebut diharapkan mampu meningkatkan rata-rata lama sekolah, mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sekaligus menekan angka anak tidak sekolah, khususnya dari keluarga kurang mampu.
"Saat ini rata-rata lama sekolah di Kota Singkawang baru mencapai 8,28 tahun. Melalui Sekolah Rakyat kami menargetkan bisa meningkat menjadi 10 hingga 11 tahun sebagai langkah menuju standar nasional," kata Asmadi.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika serta insan pers, untuk ikut menyosialisasikan keberadaan Sekolah Rakyat agar semakin banyak masyarakat yang mengetahui manfaat program tersebut.
"Saya berharap Diskominfo dan awak media aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai lokasi, fasilitas, dan berbagai keunggulan Sekolah Rakyat sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat memanfaatkannya," pungkas Asmadi.
