Singkawang Media - Pemerintah Kota Singkawang memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melalui sinergi lintas sektor Pemerintah kota bersama TNI/Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), pihak swasta dan masyarakat bergerak dalam satu koordinasi untuk mempercepat pemadaman, melindungi masyarakat, serta mencegah meluasnya kebakaran.
Penanganan Karhutla di Kota Singkawang dimulai sejak 21 Agustus 2026 dan meningkat pada 24 Agustus 2026 seiring meluasnya kejadian kebakaran di sejumlah wilayah. Hingga periode penanganan tersebut, luasan terdampak mencapai sekitar 119,37 hektare, terdiri atas 72,47 hektare di Singkawang Selatan, 30 hektare di Singkawang Utara dan 16,9 hektare di Singkawang Timur.
Merespons kondisi tersebut, Pemkot Singkawang gerak cepat menyiapkan langkah penanganan mulai dari rapat lintas sektor hingga menetapkan status siaga darurat pada 24 Agustus 2026 sekaligus membentuk satuan tugas penanganan Karhutla.
Koordinasi lintas sektor dipusatkan di Ruang Telematics Control Management (TCM) Kantor Wali Kota Singkawang sebagai Posko Terpadu Karhutla dan didukung posko Karhutla dan kesehatan di seluruh kecamatan.
Di sisi masyarakat, Call Center 112 beroperasi selama 24 jam untuk menerima laporan dan mempercepat respons terhadap kondisi darurat.
Dalam pelaksanaannya, penanganan Karhutla melibatkan Pemerintah Kota Singkawang bersama TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), pihak swasta, dan masyarakat. Sinergi lintas sektor tersebut diperkuat dengan dukungan sarana dan prasarana, termasuk sumur bor untuk mendukung ketersediaan sumber air di sekitar lokasi Karhutla.
Salah satu tantangan terjadi saat penanganan kebakaran di kawasan akses menuju Bandara Singkawang, Singkawang Selatan, pada 25 Agustus. Petugas harus berjalan sekitar dua kilometer menuju titik api setelah sedikitnya 12 hotspot teridentifikasi. Keterbatasan akses menuju lokasi diantisipasi dengan pemanfaatan saluran air darurat yang membantu proses pemadaman.
“Kondisi air yang melimpah melalui sejumlah parit darurat yang dibuat Pemkot Singkawang sangat mempermudah proses pemadaman api,” kata Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, Senin (14/9/2026).
Penanganan Karhutla tidak berhenti pada pengendalian api. Pemerintah Kota Singkawang juga memperkuat perlindungan masyarakat di tengah menurunnya kualitas udara. Sebanyak 3.300 masker dibagikan kepada masyarakat di sejumlah ruang publik pada 26 Agustus.
Dukungan penanganan juga datang dari sektor swasta dan berbagai organisasi kemasyarakatan dengan memberikan bantuan berupa masker, minuman energi, makanan dan multivitamin kepada personel yang terlibat dalam penanganan Karhutla, termasuk BPBD, Manggala Agni, TNI, Polri, MPA dan BPKS.
Pemkot Singkawang juga terus memantau dampak karhutla terhadap kualitas udara. Melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pemantauan kualitas udara dilakukan secara berkala untuk memastikan kondisi terkini sekaligus menjadi dasar dalam menentukan langkah perlindungan masyarakat.
Kondisi kualitas udara turut berdampak pada sektor pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Singkawang telah menginstruksikan sekolah-sekolah untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar
secara daring hingga kondisi kualitas udara dinyatakan membaik.
Dalam periode 24 Agustus hingga 7 September 2026, fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah mencatat 3.777 kasus ISPA. Data tersebut menjadi bagian dari pemantauan kondisi kesehatan masyarakat selama periode penanganan Karhutla dan tidak serta-merta menunjukkan seluruh kasus tersebut disebabkan oleh Karhutla.
Pemkot Singkawang memastikan ketersediaan obat untuk penanganan ISPA di fasilitas kesehatan milik pemerintah tetap mencukupi. Masyarakat juga diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak diperlukan dan meningkatkan perlindungan diri selama kualitas udara belum membaik.
Di tengah penanganan lapangan, Pemkot Singkawang memperkuat pengambilan keputusan berbasis data melalui FireHotspot Versi 2, sistem pemantauan titik panas berbasis data satelit yang dikembangkan tim programmer Diskominfo Kota Singkawang.
Sistem tersebut menyajikan informasi hotspot, wilayah terdampak, tingkat kepercayaan deteksi hingga lokasi yang berulang kali terpantau. Data tersebut menjadi alat bantu pemerintah untuk mengidentifikasi kawasan yang membutuhkan prioritas pengawasan dan mitigasi.
“Kehadiran FireHotspot Versi 2 diharapkan dapat menjadi alat bantu yang efektif bagi seluruh unsur tim tanggap Karhutla dalam melakukan pemantauan dan pengambilan keputusan,” ujarnya.
Pemanfaatan teknologi berjalan beriringan dengan penguatan sumber air di kawasan rawan kebakaran.
Pada 10 September 2026, Pemkot Singkawang menormalisasi saluran sepanjang 3,1 kilometer di Jalan Senen, Kelurahan Sungai Rasau, Singkawang Utara, melalui pengerukan dan pembentukan petakan.
Di lokasi yang sama, ekskavator digunakan untuk menggali sejumlah kantong air pada beberapa titik dengan jarak sekitar 100 meter menuju kawasan permukiman. Langkah ini dilakukan untuk mendekatkan sumber air ke lokasi kebakaran agar dapat dimanfaatkan petugas dan relawan dalam proses pendinginan sekaligus membantu memperlambat penjalaran api.
Penguatan sumber air tersebut menjadi bagian dari langkah pencegahan yang akan diterapkan di sejumlah kawasan rawan Karhutla lainnya, termasuk melalui pembangunan sumur bor.
“Penanganannya tidak hanya ketika api sudah muncul. Sumber air dan langkah pencegahannya juga harus kita siapkan,” tuturnya.
Rangkaian langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan kesiapsiagaan Kota Singkawang menghadapi Karhutla melalui empat pendekatan utama: respons cepat di lapangan, perlindungan masyarakat, pemanfaatan data dan teknologi, serta penguatan sumber air di kawasan rawan kebakaran.
Pemerintah Kota Singkawang terus mendorong kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam penanganan Karhutla secara berkelanjutan.
Masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, segera melaporkan kejadian melalui Call Center 112, menggunakan perlindungan yang diperlukan saat beraktivitas di luar ruangan, serta mengikuti informasi resmi pemerintah terkait perkembangan Karhutla dan kualitas udara.
